"Kedepannya pemerintahan kabupaten (pemkab) harus lebih mementingkan acara yang pro rakyat bukan hanya sekedar menghamburkan uang, apalagi uang negara ", ungkap politisi asal partai nasdem, Ali Mustofa. Sabtu (08/11/14)
Ali Mustofa menjelaskan jika rakyat tidak meminta kegiatan itu namun tetap dianggarkan maka anggaran tersebut akan mubazir terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apapun, anggaran yang pro rakyat seharusnya bisa menyentuh pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat.
"Bukan melarang kegiatan tersebut namun seharusnya anggaran yang lumayan besar itu lebih digunakan untuk yang bermanfaat bagi masyarakat menyeluruh ", tambahnya.
Jika kegiatan yang diadakan karena dedikasi dalam bentuk pelestarian kesenian lebih baik lebih condong didalam kegiatan seni budaya yang sudah diwariskan, uri-uri budaya yang sebelumnya melekat dimasyarakat namun sekarang sudah mulai hilang contoh sandur, rodat bukan lomba hias perahu yang dianggap bukan kesenian warisan nenek moyang apalagi tidak seluruh masyarakat Bojonegoro mengikuti, seperti warga Sekar yang berada jauh dari bengawan.
"Sudah saatnya pemerintahan kabupaten membuat kegiatan yg berbasis kepentingan rakyat bukan yang bisa dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok, kegiatan festival ini sebenarnya kepentingan rakyat, pemkab atau DKP?", tanyanya.
Seperti yang dibicarakan belakangan ini, persetruan antara ketua Dewan Kebudayaan Bojonegoro (DKB) dengan salah satu staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro, persetruan diawali dari status FB ketua DKP yang menyinggung salah seorang staf Disbudpar menilep uang milik beberapa peserta festival dan akhirnya berujung pelaporan di kepolisian.(Nella)
.jpg)
