Reporter: Wahyudi
suarabojonegoro.com - Kasus difteri di Kabupaten Bojonegoro setahun terakhir meningkat. Tercatat pada tahun 2017 tidak ditemukan kasus difteri. Namun, pada awal 2018 tercatat ada 8 kasus difteri.
Pemerintah setempat menganggap kasus tersebut merupakan kejadian luar biasa (KLB). Upaya pemerintah, memberikan vaksin difteri kepada masyarakat Bojonegoro. Selain itu, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan ORI (Outbreak Response Immunizatian) difteri lintas sektor dilakukan.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, mengatakan sudah menetapkan kasus difteri sebagai KLB (kejadian luar biasa). Penetapan itu berdasarkan peningkatan kasus difteri dari tahun sebelumnya hingga sekarang.
"Dari delapan kasus, satu orang meninggal dunia. Sehingga perlu penanganan serius," ucapnya (13/02/2018).
Sasaran utama pemberian vaksin, lanjut dia, adalah anak usia 1 sampai 19 tahun. Kurang lebih ada 326.130 anak. Pemberian imunisasi difteri akan dilakukan sebanyak 3 putaran. Mulai bulan Februari, Juli, November. Tujuannya untuk mencegah dan penanggulangan difteri di Kabupaten Bojonegoro.
"Harus ada komitmen bersama dalam menanggulangi wabah difteri ini," tutur perempuan berjilbab itu.
Dia menambahkan, peran aktif dari seluruh kepala OPD, seluruh direktur RS, seluruh camat, dan seluruh kepala UPT Puskesmas diperlukan. "Tanpa kerjasama berbagai pihak hal ini tidak akan berhasil," tandasnya.
Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, saat ini Bojonegoro mengahadapi ancaman nyata dibidang kesehatan, yakni difteri. Difteri dapat menyebabkan kematian manusia. Difteri dapat dicegah dengan memberikan imunisasi kepada masyarakat. Imunisasi diberikan sebanyak 3 kali. Namun, kata dia, itu juga belum cukup. Seharusnya sebanyak 7 kali pemeberian imunisasi difteri.
"Bila tidak ditangani dengan cepat, mengakibatkan potensi merembetnya semakin cepat," katanya.
Dia menambahkan, potensi menularnya difteri semakin cepat diakibatkan belum semua melakukan imunisasi difteri. Karena hal ini sangat penting, maka harus fokus dalam menanggulanginya.
"Harus segera berbagi peran agar tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga, kedepan tidak terjadi dissaster (kebencanaan). Semua pihak harus bisa saling bekerja sama dan membantu agar masalah ini bisa menanganinya," imbuhnya. (yud/red)
Pemerintah setempat menganggap kasus tersebut merupakan kejadian luar biasa (KLB). Upaya pemerintah, memberikan vaksin difteri kepada masyarakat Bojonegoro. Selain itu, koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan ORI (Outbreak Response Immunizatian) difteri lintas sektor dilakukan.
Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, Ninik Susmiati, mengatakan sudah menetapkan kasus difteri sebagai KLB (kejadian luar biasa). Penetapan itu berdasarkan peningkatan kasus difteri dari tahun sebelumnya hingga sekarang.
"Dari delapan kasus, satu orang meninggal dunia. Sehingga perlu penanganan serius," ucapnya (13/02/2018).
Sasaran utama pemberian vaksin, lanjut dia, adalah anak usia 1 sampai 19 tahun. Kurang lebih ada 326.130 anak. Pemberian imunisasi difteri akan dilakukan sebanyak 3 putaran. Mulai bulan Februari, Juli, November. Tujuannya untuk mencegah dan penanggulangan difteri di Kabupaten Bojonegoro.
"Harus ada komitmen bersama dalam menanggulangi wabah difteri ini," tutur perempuan berjilbab itu.
Dia menambahkan, peran aktif dari seluruh kepala OPD, seluruh direktur RS, seluruh camat, dan seluruh kepala UPT Puskesmas diperlukan. "Tanpa kerjasama berbagai pihak hal ini tidak akan berhasil," tandasnya.
Bupati Bojonegoro, Suyoto mengatakan, saat ini Bojonegoro mengahadapi ancaman nyata dibidang kesehatan, yakni difteri. Difteri dapat menyebabkan kematian manusia. Difteri dapat dicegah dengan memberikan imunisasi kepada masyarakat. Imunisasi diberikan sebanyak 3 kali. Namun, kata dia, itu juga belum cukup. Seharusnya sebanyak 7 kali pemeberian imunisasi difteri.
"Bila tidak ditangani dengan cepat, mengakibatkan potensi merembetnya semakin cepat," katanya.
Dia menambahkan, potensi menularnya difteri semakin cepat diakibatkan belum semua melakukan imunisasi difteri. Karena hal ini sangat penting, maka harus fokus dalam menanggulanginya.
"Harus segera berbagi peran agar tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga, kedepan tidak terjadi dissaster (kebencanaan). Semua pihak harus bisa saling bekerja sama dan membantu agar masalah ini bisa menanganinya," imbuhnya. (yud/red)
.jpg)
