Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Admin Redaksi     Rabu, Juli 17, 2024  

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2024-2027 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (15/07/2024). Pengukuhan ditandai dengan pengucapan kalimat pengukuhan yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Ketua Umum PP IPPAT beserta jajaran PP IPPAT yang hadir.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menilai kerja sama yang terbangun antara Kementerian ATR/BPN dengan PP IPPAT telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari kerja-kerja nyata yang dilakukan kedua belah pihak, di antaranya dalam mewujudkan layanan pertanahan elektronik, implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, hingga menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Ketika Kementerian ATR/BPN termasuk keluarga besar IPPAT bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, rasanya kita optimis bahwa Indonesia ke depan semakin baik ekosistem pertumbuhan ekonominya, termasuk mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri AHY.

Untuk diketahui, jumlah PPAT yang telah tervalidasi di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 22.956 PPAT. Sementara itu, PPAT yang telah terverifikasi mencapai 21.706 PPAT. Menteri AHY berpesan kepada seluruh PPAT yang tersebar di penjuru Indonesia untuk bekerja secara profesional dengan hati dan pikiran yang jernih, serta membangun kapasitas dan integritas diri.

"Kapasitas diri yang hebat, kecerdasan intelektual yang luar biasa tanpa dibarengi integritas dan karakter yang baik bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah baru. Begitu juga sebaliknya, kita sulit untuk maju dan kita tidak akan kemana-mana. Tentu kita tidak boleh memilih antara keduanya, mari bangun kedua hal tersebut dengan sama baiknya, mari bangun IPPAT yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Menteri AHY berkomitmen untuk terus bersama-sama PP IPPAT menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata tanah di Indonesia dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ia mengajak agar jajaran PPAT bisa lebih bijak melihat setiap hal dengan jernih, tetap patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku, dan juga selalu temukan cara untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. 

"Sekali lagi kita kembalikan pada niat dan cara yang baik agar Bapak/Ibu sekalian bukan hanya sukses tetapi juga kita semua selamat dalam menjalankan tugas di masa mendatang. Selamat atas pelantikannya, semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kita semakin mengabdi pada profesi kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai," imbuh Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap melaporkan bahwa telah dilakukan pelantikan serta rapat pleno terhadap PP IPPAT masa bakti 2024-2027. Dari hasil rapat pleno yang didapat, Hapendi Harapap telah memutuskan sejumlah program kerja yang utamanya adalah tetap mendukung kebijakan serta jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN. 

"Kami berkomitmen mendukung Kementerian ATR/BPN sepenuhnya terkait digitalisasi layanan pertanahan, kami juga akan mempersiapkan seluruh PPAT agar bisa mengikuti kebijakan terkait dengan rencana penerapan akta elektronik. Oleh karena itu, kami dari PP IPPAT akan selalu bersinergi dan siap memberikan bantuan untuk terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN," pungkas Hapendi Harahap.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. [red]

Kukuhkan PP IPPAT, Menteri AHY: Kerja Profesional dan Berintegritas untuk Hadirkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Rakyat Indonesia

Kukuhkan PP IPPAT, Menteri AHY: Kerja Profesional dan Berintegritas untuk Hadirkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah bagi Rakyat Indonesia

Admin Redaksi     Senin, Juli 15, 2024  

 

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengukuhkan 667 orang sebagai Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) masa bakti 2024-2027 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin (15/07/2024). Pengukuhan ditandai dengan pengucapan kalimat pengukuhan yang dilakukan oleh Menteri ATR/Kepala BPN di hadapan Ketua Umum PP IPPAT beserta jajaran PP IPPAT yang hadir.

Dalam sambutannya, Menteri AHY menilai kerja sama yang terbangun antara Kementerian ATR/BPN dengan PP IPPAT telah berjalan sangat baik. Hal ini terlihat dari kerja-kerja nyata yang dilakukan kedua belah pihak, di antaranya dalam mewujudkan layanan pertanahan elektronik, implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, hingga menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Ketika Kementerian ATR/BPN termasuk keluarga besar IPPAT bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, menghadirkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, rasanya kita optimis bahwa Indonesia ke depan semakin baik ekosistem pertumbuhan ekonominya, termasuk mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri AHY.

Untuk diketahui, jumlah PPAT yang telah tervalidasi di seluruh Indonesia saat ini sebanyak 22.956 PPAT. Sementara itu, PPAT yang telah terverifikasi mencapai 21.706 PPAT. Menteri AHY berpesan kepada seluruh PPAT yang tersebar di penjuru Indonesia untuk bekerja secara profesional dengan hati dan pikiran yang jernih, serta membangun kapasitas dan integritas diri.

"Kapasitas diri yang hebat, kecerdasan intelektual yang luar biasa tanpa dibarengi integritas dan karakter yang baik bisa berbahaya, bisa menimbulkan masalah baru. Begitu juga sebaliknya, kita sulit untuk maju dan kita tidak akan kemana-mana. Tentu kita tidak boleh memilih antara keduanya, mari bangun kedua hal tersebut dengan sama baiknya, mari bangun IPPAT yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Menteri AHY berkomitmen untuk terus bersama-sama PP IPPAT menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menata tanah di Indonesia dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ia mengajak agar jajaran PPAT bisa lebih bijak melihat setiap hal dengan jernih, tetap patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku, dan juga selalu temukan cara untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di lapangan. 

"Sekali lagi kita kembalikan pada niat dan cara yang baik agar Bapak/Ibu sekalian bukan hanya sukses tetapi juga kita semua selamat dalam menjalankan tugas di masa mendatang. Selamat atas pelantikannya, semoga kebersamaan ini menjadi awal yang baik untuk kita semakin mengabdi pada profesi kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai," imbuh Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap melaporkan bahwa telah dilakukan pelantikan serta rapat pleno terhadap PP IPPAT masa bakti 2024-2027. Dari hasil rapat pleno yang didapat, Hapendi Harapap telah memutuskan sejumlah program kerja yang utamanya adalah tetap mendukung kebijakan serta jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN. 

"Kami berkomitmen mendukung Kementerian ATR/BPN sepenuhnya terkait digitalisasi layanan pertanahan, kami juga akan mempersiapkan seluruh PPAT agar bisa mengikuti kebijakan terkait dengan rencana penerapan akta elektronik. Oleh karena itu, kami dari PP IPPAT akan selalu bersinergi dan siap memberikan bantuan untuk terwujudnya kebijakan yang akan dilakukan Kementerian ATR/BPN," pungkas Hapendi Harahap.

Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. [red]

Presiden RI Apresiasi Capaian Predikat WTP Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri AHY: Jadi Fondasi Bagi Kemajuan Pembangunan

Presiden RI Apresiasi Capaian Predikat WTP Pemerintah Pusat dan Daerah, Menteri AHY: Jadi Fondasi Bagi Kemajuan Pembangunan

Admin Redaksi     Senin, Juli 08, 2024  

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Dengan mengusung tema "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini diselenggarakan di Cendrawasih room, Jakarta Convention Center pada Senin (08/07/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tegas Presiden Joko Widodo.

Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP. "Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP," jelas Menteri AHY.

Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN. Menurutnya, dengan bertanggung jawab (AHY) menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Dengan mengusung tema "Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini diselenggarakan di Cendrawasih room, Jakarta Convention Center pada Senin (08/07/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun 2023.

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik pula dan mempertanggungjawabkannya secara baik pula," tegas Presiden Joko Widodo.

Ditemui usai menghadiri kegiatan tersebut, Menteri AHY menyatakan bahwa sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian ATR/BPN juga memperoleh predikat WTP. "Alhamdulillah, secara umum, terjadi peningkatan yang baik terhadap hasil pemeriksaan keuangan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan secara umum diberikan wajar tanpa pengecualian ini termasuk juga status pada peringkat atau predikat kepada Kementerian ATR/BPN mendapatkan WTP," jelas Menteri AHY.

Senada dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri AHY juga menegaskan predikat WTP adalah predikat yang diberikan atas kerja keras pihak terkait mempertanggungjawabkan keuangan negara atau APBN. (Red/Lis)

Sekjen Kementrian ATR/BPN Terima Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adutama 2024

Sekjen Kementrian ATR/BPN Terima Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adutama 2024

Admin Redaksi     Rabu, Juli 03, 2024  

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana menerima penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama pada Sidang Terbuka Peringatan 104 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Acara ini berlangsung di Aula Barat Institut Teknologi Bandung pada Rabu (03/07/2024).

Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama diberikan kepada pihak, baik institusi maupun individu yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) di tingkat internasional, nasional atau ITB. (Lis*)

Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Resmikan Menteri AHY

Si Kanjeng, Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Resmikan Menteri AHY

Admin Redaksi     Sabtu, Juni 15, 2024  

Semarang - Inovasi dalam layanan pertanahan serta modernisasi Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota telah dilakukan di seluruh Indonesia. Salah satunya, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang baru saja meresmikan _Situation Room_ bernama Si Kanjeng atau Ruang Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Ruang Si Kanjeng diresmikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (15/07/2024). Ia menyambut baik upaya jajarannya menginisiasi Ruang Si Kanjeng dalam rangka pemantauan progres, data, dan informasi atas program-program yang dilaksanakan seluruh satuan kerja di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

“Kita meresmikan Ruang Si Kanjeng, ‘Situasi dan Informasi Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah’. Semoga ruangan ini bisa menghadirkan kebaikan dan kemajuan dalam berbagai urusan pertanahan dan tata ruang se-Provinsi Jawa Tengah,” ujar Menteri AHY diamini oleh para pegawai yang turut hadir menyaksikan.

Dalam Ruang Si Kanjeng terdapat fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kinerja jajaran. Di ruangan ini, Menteri AHY melihat dan mempelajari tiga layar monitor yang menampilkan CCTV Loket di setiap Kantah, kanal pengaduan masyarakat yang masuk ke Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, monitoring pengelolaan media sosial , serta _Dashboard_ program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan prioritas.

Ia berharap, Ruang Si Kanjeng dapat digunakan sebaik-baiknya hingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. “Tadi saya lihat untuk Sertipikat Tanah Elektronik Jawa Tengah Nomor 3, terus tingkatkan agar semakin banyak jumlahnya. Di layar juga di-_breakdown_ antar kabupaten/kota kelihatan mana yang _clear_, mana yang masih berprogres, dan mana yang memerlukan atensi,” tutur Menteri AHY.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama mengungkapkan, melalui Ruang Si Kanjeng ia memantau seluruh loket Kantah untuk memastikan petugas di daerah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. "Kita bisa memantau program strategis terutama PTSL di sini, Pak. Setiap hari kita lihat CCTV di Kantah untuk mengetahui ada masalah atau tidak. Ada juga media sosial masing-masing Kantah dan media sosial milik kami. Ruang Si Kanjeng memudahkan itu semua,” ungkap Dwi Purnama.

Ketika ia bisa memonitor secara berkala, maka kinerja jajarannya dipastikan akan meningkat dan penyelesaiannya lebih tepat waktu sesuai prosedur. Dalam hal inilah Dwi Purnama berharap kepercayaan masyarakat kepada ATR/BPN akan meningkat.

Turut hadir dalam Peresmian Ruang Si Kanjeng di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; jajaran Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha serta seluruh Kepala Kantah se-Provinsi Jawa Tengah. (YS/ref)